JURNAL TEKNIK INFORMATIKA MODEL SISTEM M-GOVERNMENT

Penulis : Sri Handayaningsih1, Heru Nugroho2

Kata Kunci : Model, m-Government, e-Government

Jurnal Penelitian | JURNAL TEKNIK INFORMATIKA MODEL SISTEM M-GOVERNMENT | Saat ini dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah yang sangat cepat, sistem layanan publik secara tradisional tidak dapat lagi memadai. Sistem pelayanan publik secara tradisional ini seperti pelayanan yang berorientasi pada antrian (in line) di depan meja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tergantung pada jam kerja. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan dan juga dalam proses pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas bidang telematika (telematika, media dan informatika). Pemerintah DIY menetapkan kebijakan pengembangan Jogja Cyber Province. Pada tahun 2005 dirintis program Digital Government Services (DGS) yang ditindaklanjuti dengan pengeluaran Peraturan Gubenur DIY nomor 42 tahun 2006 tetang Blueprint Jogja Cyber Province. 

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah menerapkan e-Government atau electronic government dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien dalam waktu secepatnya. e-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki produktivitas legislasi, peradilan dan administrasi.

Evolusi dalam pelayanan pembuatan baru maupun perpanjang KTP (Kartu Tanda Penduduk) dimulai dengan proses birokrasi yang cukup panjang, yang mana permohonan proses birokrasi pada tingkatan RT / RW, Desa / Kelurahan dan Kecamatan. Dalam proses tersebut juga mengharuskan pemohon untuk selalu ada selama proses berlangsung, sehingga menyebabkan tersitanya waktu pada saat pembuatan / perpanjangan KTP meningkat, khususnya bagi penduduk dengan tingkat kesibukan cukup tinggi.

Silahkan Download Disini :

JURNAL TEKNIK INFORMATIKA MODEL SISTEM M-GOVERNMENT